Indonesia telah mengalami kolonialisme Belanda selama 300 tahun. Namun
tampaknya periode itu tidak banyak meninggalkan bekas-bekasnya di negeri ini. Hanya ketika timbul kerusuhan di sekitar mantan Presiden Soeharto,
Indonesia masih di sebut-sebut sebagai ‘bekas koloni Belanda’ oleh CNN.
Tetapi selain itu, tidak banyak orang mendengar tentang hal itu. Segala hal
yang pada zaman itu telah atau mungkin terjadi di kepulauan di wilayah
Timur yang jauh, ditunjukkan dengan jelas dalam seri-seri televisi seperti
‘De Stille Kracht’ (Kekuatan yang Tersembunyi) dan ‘In naam Der Koningin’ (Atas nama Ratu). Selain itu, kejadian-kejadian dalam aksi polisonil telah dikisahkan berdasarkan bermacam-macam laporan dari para saksi mata.Tetapi tidak banyak yang diketahui umum tentang bagaimana caranya di zaman kolonial itu Belanda memerintah nusantara yang sangat luas itu, maupun tentang sarana-sarana mana yang telah dipakainya.

Disertasi ‘De Indische Radio-Omroep’ (Siaran Radio Hindia-Belanda),
(Overheidsbeleid en ontwikkeling 1923-1924, Kebijakan pemerintah dan
perkembangan 1923-1942) yang ditulis oleh mantan sekretaris umum VPRO Rene Witte (1937),  tentu saja pertama-tama membahas perkembangan siaran radio di bekas Hindia-Belanda, khususnya di tahun-tahun ’30. Tetapi dalam rangka itu dibicarakan juga dengan panjang lebar hubungan pemerintahan antara negara penjajah dan nusantara yang dijajah. Sebab, meskipun orang dapat membuat publikasi tentang siaran-siaran radio Hilversum tanpa memberi perhatian yang luas bagi hubungan-hubungan hukum ketatanegaraan, namun kalau yang menjadi pokok ialah periode Hindia Belanda, mau tak mau hukum itu harus disangkut-pautkan. Di zaman itu, orang-orang di Hindia Belanda yang mempunyai urusan yang sedikit penting, harus menghadap Gubernur Jenderal (GJ) atau pemerintah Hindia-Belanda (aparat pemerintahan Belanda di bawah GJ). Itu tidak berarti bahwa aparat itu dengan semaunya dapat memberi keputusan. Titik berat seluruh tanggungjawab pemerintah ada di Den Haag, di mana Menteri Wilayah Jajahan atas nama pemerintah mengawasi segala perkembangan di seberang lautan. Pada akhirnya pemerintah Belanda bersedia memperkenalkan sedikit demokrasi di
wilayah jajahan, lalu dibentuknya Dewan Rakyat campuran, tetapi karena
fungsinya ialah sebagai badan penasihat, maka Dewan itu tidak dapat
disamakan dengan parlemen yang sesungguhnya.
Dengan panjang lebar Rene Witte membahas segala hubungan pemerintahan
maupun hubungan sosial, untuk menjelaskan bahwa lahirnya siaran radio di
Hindia Belanda sulit disamakan dengan proses yang sama di Belanda.

Siaran-siaran radio Hilversum memang telah berusaha untuk ikut campur
dalam perkembangan di Hindia Belanda itu, tetapi tidak selalu meraih sukses. Pada kenyataannya, mereka telah kalah total sehabis perang, yaitu ketikaSiaran Radio Dunia didirikan. Penyelidikan Witte sangat menarik dan unik karena bukan hanya masalah radio yang dibahasnya, tetapi juga banyak
hal lain tentang sejarah masa kolonial di Indonesia. Kadang-kadang orang
terkesima membaca disertasinya yang telah terbit dalam bentuk buku.
Tanggal 28 Mei baru-baru ini Witte meraih gelar doktor di bidang siaran radio Hindia Belanda di fakultas ilmu pengetahuan sosial-budaya, di Vrije
Universiteit Amsterdam bagian depan gedung NIROM di Batavia, sesudah direnovasi pada tahun 1938